Ketua Panitia Kerja Khawatir RUU TPKS Akan Gugur tak Lolos di Baleg

Jakarta - Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dikhawatirkan akan gugur apabila Badan Legislasi (Baleg) tidak menyetujui draf sebagai usulan DPR. Rencananya RUU TPKS akan segera diambil keputusan melalui rapat pleno dalam waktu dekat.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS, Willy Aditya, menuturkan nasib RUU ini bergantung kelancaran pembahasan menuju rapat pleno. Apabila tidak ada titik temu, RUU TPKS tidak bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya.

"Pleno harus diambil keputusan di Baleg, semoga saja bisa lolos. Ini memang spekulasi juga, kalau tidak lolos di Baleg, gugur lah UU ini," kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/11).

Wakil Ketua Baleg DPR RI ini mengatakan, publik harus mengetahui jika RUU TPKS tak dilanjutkan bukan karena DPR tidak serius membahasnya. Dalam menyusun undang-undang ada pertarungan antar partai politik. Ada pihak-pihak yang menolak.

"Biar publik juga tahu bahwa DPR ini bukan satu kesatuan, tapi DPR ini kumpulan pertarungan parpol, siapa yang sepakat, siapa yang menolak. Itu teman-teman harus tahu," kata Willy.

Politikus NasDem ini masih optimis RUU TPKS bisa disetujui dalam rapat pleno Baleg DPR RI dan dibawa ke rapat paripurna untuk diambil keputusan sebagai inisiatif DPR. RUU TPKS rencananya akan dibawa dalam rapat pleno 25 November 2021.

Willy mengatakan, sebagai salah satu pengusul akan berikhtiar agar RUU ini bisa disepakati.

"Ya optimis (lolos pleno). Apalagi di luar sana yang membutuhkan kepastian hukum. Kita berikhtiar semoga ada titik terang," ujar Willy.

Apabila telah disetujui RUU TPKS sebagai inisiatif DPR, proses berikutnya akan mudah untuk disahkan menjadi undang-undang. DPR akan mengirim surat ke Presiden Joko Widodo agar segera dikirim kembali surat Presiden serta daftar inventaris masalah.

"Jadi, kita berharap proses panjang ini bisa terjawab dengan cepat. Makanya Baleg mengagendakan 25 November itu pleno Baleg terhadap RUU TPKS," pungkasnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Karena Gelar Pemungutan Suara Ulang Tak Sesuai Keputusan MK, Anggota KPU Dilaporkan dan Bawaslu Yalimo Dilaporkan ke DKPP

Papua -  Masyarakat Kabupaten Yalimo, Papua mengadukan jajaran anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Yalimo ke meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Tokoh yang mewakili warga antara existed Yorim Endama, Soni Silak, dan Sergius Womol. Yorim mengatakan, para penyelenggara dan pengawas Pemilu itu diduga telah melakukan pelanggaran etik karena menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di waktu berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). "Yaitu karena menerbitkan SK Nomor: 127/PL.02/ 9122/2021 tertanggal 24 Oktober 2021 tersebut telah ditetapkan hari pemungutan suara tepatnya tanggal 26 Januari 2022, yang justru bertentangan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang dalam tenggang waktu 120 hari kerja yang jatuh tempo pada tanggal 17 Desember 2021, bukan tanggal 26 Januari 2022," tutur Yorim dalam keterangannya, Selasa (23/11/2021). Yorim menilai KPU Yalimo telah gagal melakukan...
Baca selengkapnya

Kesepakatan Pemerintah dan KPU untuk Menentukan Tanggal Pemilu 2024 Jatuh Pada Tanggal 14 Februari

Jakarta -  Pemerintah dan KPU akhirnya menyepakati hari pencoblosan Pemilu 2024. Pemilu digelar pada 14 Februari 2024. Hal itu dilaporkan oleh KPU dan Mendagri selaku perwakilan pemerintah dalam rapat kerja di Komisi II DPR RI. "Hari pemungutan suara direncanakan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 , jadi 14 Februari," ujar Ketua KPU Ilham Saputra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/1). Ilham mengatakan, tanggal 14 juga jatuh pada hari rabu seperti sebelumnya Pemilu digelar di hari yang sama. Sementara, tanggal 14 ini juga pernah diusulkan KPU dalam rapat di DPR sebelumnya. "Rabu menjadi hari penyelenggaraan pemilu dari tahun ke tahun, 14 Februari permah juga diusulkan pada konsinyering pertama antara pemerintah dan DPR RI," ujarnya. Sementara, Mendagri Tito Karnavian menuturkan, pemerintah telah sepakat Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari. Pemerintah mengakui perlu ada jeda waktu yang panjang dengan penyelenggaraan Pilkada 2024. "Untuk tanggal ka...
Baca selengkapnya

Pembelajaran Tatap Muka Masih Terbatas Karena Kesiapan Sekolah dan Peran Orang Tua Murid

Jakarta -  Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas tahun ajaran 2021-2022 akan segera dimulai. Kemendikbudristek menyebut, sekolah tetap harus memberikan dua opsi yakni PTM terbatas dan pembelajaran jarak jauh (PJJ). "Prinsip PTM terbatas tetap mengacu pada keselamatan dan kesehatan peserta didik dan tenaga kependidikan. Pada masa PTM terbatas yang akan dimulai di tahun ajaran 2021-2022, sekolah harus memberikan dua opsi yakni PTM terbatas dan opsi PJJ," ujar Katman, Koordinator PMP dan Kerja Sama Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/6). Mereka berharap orang tua murid menghimpun informasi tentang kesiapan sekolah dan memperhatikan sarana lain yang menunjang keselamatan dan keamanan siswa di sekolah. Selain itu, orang tua dan masyarakat diharapkan memfungsikan tim yang terlibat dalam Satgas COVID-19 di sekolah. Hal penting lain, menurut Katman, program vaksin guru dan tenaga pendidikan juga telah selesai. "Hal lain yang perlu dipast...
Baca selengkapnya