Fraksi DPR Nasdem Optimistis RUU TPKS Akan Disahkan Meski Tak Masuk Paripurna

Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Fraksi NasDem, Willy Aditya, kecewa Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) tidak masuk dalam putusan rapat paripurna DPR.

Menurutnya, RUU TPKS dinanti oleh publik dan menjadi kebutuhan sangat mendesak.

"Kalau kecewa, tentu kita kecewa, karena ini (RUU TPKS) lagi dinanti oleh publik dan menjadi kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak," ungkap Willy Aditya dalam keterangannya, Jumat (17/12).

Meski begitu, Anggota Komisi XI ini menegaskan tidak akan menyerah hingga RUU TPKS disahkan di paripurna dan menjadi Undang-undang. Dia optimistis pengesahan RUU TPKS hanya masalah waktu saja.

"Saya tetap optimistis (pengesahan RUU TPKS) ini hanya masalah waktu saja. Saya akan mencoba berkomunikasi dengan pimpinan DPR agar RUU ini bisa diparipurnakan di masa sidang tahun depan," ungkap Willy.

Dia melanjutkan, sejauh ini Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS sudah menyelesaikan tugasnya yakni membahas dan melakukan rapat pleno di Baleg.

Sementara, mayoritas fraksi di DPR menyatakan menerima untuk melanjutkan proses ke rapat paripurna. Panja word play here secara resmi mengirim surat kepada pimpinan DPR.

"Selanjutnya bola ada di tangan pimpinan untuk memparipurnakannya. Kita menunggu lah. Tapi kita harapkan di masa sidang berikutnya," ungkapnya.

Sebagai Ketua Panja RUU TPKS, Willy akan terus melobi dan menjalin komunikasi secara intensif dengan gugus tugas percepatan RUU TPKS yang dibentuk oleh pemerintah.

Sehingga setelah disahkan dalam paripurna prosesnya akan lebih cepat.

"Kita akan berjuang terus hingga RUU ini dibahas bersama pemerintah dan disahkan," tandas wakil ketua Fraksi NasDem DPR itu.

Diketahui, pada saat Rapat Paripurna DPR, Kamis (16/12), RUU TPKS belum masuk dalam schedule yang diputuskan.

Rapat paripurna hanya memutuskan pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang perubahan atas UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Karena Gelar Pemungutan Suara Ulang Tak Sesuai Keputusan MK, Anggota KPU Dilaporkan dan Bawaslu Yalimo Dilaporkan ke DKPP

Papua -  Masyarakat Kabupaten Yalimo, Papua mengadukan jajaran anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Yalimo ke meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Tokoh yang mewakili warga antara existed Yorim Endama, Soni Silak, dan Sergius Womol. Yorim mengatakan, para penyelenggara dan pengawas Pemilu itu diduga telah melakukan pelanggaran etik karena menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di waktu berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). "Yaitu karena menerbitkan SK Nomor: 127/PL.02/ 9122/2021 tertanggal 24 Oktober 2021 tersebut telah ditetapkan hari pemungutan suara tepatnya tanggal 26 Januari 2022, yang justru bertentangan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang dalam tenggang waktu 120 hari kerja yang jatuh tempo pada tanggal 17 Desember 2021, bukan tanggal 26 Januari 2022," tutur Yorim dalam keterangannya, Selasa (23/11/2021). Yorim menilai KPU Yalimo telah gagal melakukan...
Baca selengkapnya

Kesepakatan Pemerintah dan KPU untuk Menentukan Tanggal Pemilu 2024 Jatuh Pada Tanggal 14 Februari

Jakarta -  Pemerintah dan KPU akhirnya menyepakati hari pencoblosan Pemilu 2024. Pemilu digelar pada 14 Februari 2024. Hal itu dilaporkan oleh KPU dan Mendagri selaku perwakilan pemerintah dalam rapat kerja di Komisi II DPR RI. "Hari pemungutan suara direncanakan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 , jadi 14 Februari," ujar Ketua KPU Ilham Saputra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/1). Ilham mengatakan, tanggal 14 juga jatuh pada hari rabu seperti sebelumnya Pemilu digelar di hari yang sama. Sementara, tanggal 14 ini juga pernah diusulkan KPU dalam rapat di DPR sebelumnya. "Rabu menjadi hari penyelenggaraan pemilu dari tahun ke tahun, 14 Februari permah juga diusulkan pada konsinyering pertama antara pemerintah dan DPR RI," ujarnya. Sementara, Mendagri Tito Karnavian menuturkan, pemerintah telah sepakat Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari. Pemerintah mengakui perlu ada jeda waktu yang panjang dengan penyelenggaraan Pilkada 2024. "Untuk tanggal ka...
Baca selengkapnya

Pembelajaran Tatap Muka Masih Terbatas Karena Kesiapan Sekolah dan Peran Orang Tua Murid

Jakarta -  Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas tahun ajaran 2021-2022 akan segera dimulai. Kemendikbudristek menyebut, sekolah tetap harus memberikan dua opsi yakni PTM terbatas dan pembelajaran jarak jauh (PJJ). "Prinsip PTM terbatas tetap mengacu pada keselamatan dan kesehatan peserta didik dan tenaga kependidikan. Pada masa PTM terbatas yang akan dimulai di tahun ajaran 2021-2022, sekolah harus memberikan dua opsi yakni PTM terbatas dan opsi PJJ," ujar Katman, Koordinator PMP dan Kerja Sama Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/6). Mereka berharap orang tua murid menghimpun informasi tentang kesiapan sekolah dan memperhatikan sarana lain yang menunjang keselamatan dan keamanan siswa di sekolah. Selain itu, orang tua dan masyarakat diharapkan memfungsikan tim yang terlibat dalam Satgas COVID-19 di sekolah. Hal penting lain, menurut Katman, program vaksin guru dan tenaga pendidikan juga telah selesai. "Hal lain yang perlu dipast...
Baca selengkapnya